Kebijakan Pengelolaan Perianan Tangkap yang Berkelanjutan
Tiga komponen kunci dalam sistem perikanan berkelanjutan, yaitu 1) sistem alam (natural system) yang mencakup ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik,
2) sistem manusia (human system) yang mencakup nelayan, pengolah, pengguna,
komunitas perikanan, lingkungan sosial,
ekonomi, dan budaya, dan
3) sistem pengelolaan perikanan (fisheries management system) yang mencakup perencanaan dan
kebijakan perikanan, manajemen perikanan,
pembangunan
perikanan, dan
penelitian
perikanan. Sistem perikanan adalah sistem yang kompleks, dan memiliki sejumlah
unsur yang terkait satu
sama
lain secara dinamik
maupun
statis. Dalam prakteknya, keragaman sistem perikanan bersumber dari beberapa
hal, yaitu 1) banyaknya tujuan dan seringkali menimbulkan konflik
antar tujuan, 2)
banyaknya
spesies
dan interaksi antar
spesies dalam konteks level tropik, 3) banyaknya kelompok nelayan beserta interaksinya dengan sektor
rumah tangga dan komunitas, 4)
banyaknya jenis alat tangkap dan interaksi antar mereka, 5) struktur
sosial dan pengaruhnya terhadap
perikanan, 6) dinamika informasi perikanan dan diseminasi, 7)
dinamika interaksi antar sumber daya ikan, dan 8) ketidakpastian dalam masing-masing komponen
sistem perikanan (Charles
2001).
Menurut Bailey (1998), kebanyakan penangkapan ikan di daerah pantai Asia
Tenggara sedang mendekati atau telah melampaui ambang penangkapan yang menjadi syarat bagi pemanfaatan maksimum,
karena peningkatan luar biasa
dalam usaha penangkapan ikan selama dua dasawarsa terakhir.
Jumlah nelayan kecil yang terus meningkat
dan
digunakannya alat
penangkapan
ikan yang sangat efektif,
seperti pukat harimau, telah menciptakan suatu ancaman yang serius terhadap sumber daya ikan yang rentan.
Ada pengakuan yang semakin besar
perlunya menetapkan rencana-rencana pengelolaan yang efektif atas penangkapan ikan di daerah pantai guna menjamin terpeliharanya hasil-hasil yang tinggi untuk jangka panjang.
Sumber daya ikan
perlu dikelola secara
baik untuk menjamin kelestariannya,
karena sumber daya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai daya dukung
habitatnya. Sumber
daya ikan dikenal sebagai sumber daya milik bersama yang rentan over fishing (Monintja dan Yusfiandayani, 2001). Boer dan Azis (1995)
menyebutkan bahwa salah satu tugas pengelola sumber daya ikan adalah menentukan
jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang akan didistribusikan
menjadi porsi nasional.
Perikanan tangkap dilaut merupakan
penghasilan utama komoditas ikan tangkapan, dimana sekitar 84,7% ikan tangkapan
diperoleh dari jenis usaha perikanan tangkap sebagai negara bahari. Indonesia dapat
mengandalkan sumber pangan hewani dari komoditas ikan hasil tangkapan. Potensi
lestari (MSY) sumberdaya perikanan tangkap Indonesia sebesar 6,4 juta ton
pertahun. Sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (allowable catch) sebesar 80% dari MSY yaitu 5,12 juta ton per tahun
(KKP, 2011).
Optimalisasi produksi perikanan
tangkap terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai program dianggap dapat
berkontribusi terhadap peningkatan produksi terus digulirkan, seperti
peningkatan kapasitas penangkapan, moderenisasi armada dan alat tangkap,
pembangunan pelabuhan perikanan sampai program yang sifatnya terpadu seperti
program revitalisasi perikanan yang dicanangkan sejak tahun 2005 (DKP, 2005).
Perkembangan upaya penangkapan baik dalam jumlah, ukuran maupun teknologi penangkapannnya telah meningkatkan jumlah ikan yang didaratkan
tetapi diikuti oleh runtuhnya stok kelompok jenis ikan
pelagis kecil. Fenomena ini diikuti oleh
perilaku pembiaran yang semakin kerap didengar terhadap rendahnya tanggung
jawab pelaporan hasil tangkapan, pengabaian saran
dan pemikiran
saintifik serta menyalahkan ancaman lingkungan
sebagai faktor utama yang mengakibatkan runtuhnya perikanan yang melanda
kawasan sub tropis. Pemanfaatan di daerah penangkapan dekat pantai juga mengalami
perubahan tiga dimensi yaitu mengarah pada perairan yang lebih dalam, jenis ikan yang baru serta meningkatnya pemasaran jenis ikan dan invertebrata lain yang sebelumnya ditolak dan umumnya jenis pada tingkatan rantai makanan yang lebih
rendah (Pauly, 2009).
Adanya program-program tersebut disatu sisi memberikan hasil positif yaitu meningkatnya produksi perikanan tangkap. Akan tetapi, di lain pihak menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap yang tidak terkendali. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan tingkat eksploitasi sumberdaya perikanan. Tingkat eksploitasi di sebagian wilayah, seperti Selat Malaka, dan Laut Jawa sangat tinggi dan telah melampaui tingkat produksinya secara lestari. Hal ini tentunya akan mengancam keberlanjutan produksi perikanan tangkap di wilayah-wilayah seperti itu. Terjadinya eksploitasi tersebut disebabkan karena orientasi pokok program-program pada sub sector perikanan tangkap adalah peningakatan produksi semata, sehingga kurang memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan, daya dukung dan pengawasan
Sumber:
Bailey C. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Penyunting: D. C. Korten dan
Syahrir. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Boer M, dan KA Azis. 1995. Prinsip-Prinsip Dasar
Pengelolaan Sumber
Daya
Perikanan Melalui Pendekatan
Bio-Ekonomi.
Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan
Perikanan Indonesia. Institut
Pertanian Bogor. Bogor.
Charles AT. 2001. Sustainable Fishery System. Blackwell Science Ltd.
Oxford.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2010. Pedoman Perencanaan
Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya (Minapolitan). Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Fatchiya, Anna. 2010. Tingkat Kapasitas Pembudidaya
Ikan
dalam Mengelola Usaha Akuakultur secara Berkelanjutan. Jurnal Penyuluhan Vol. 6 No.1
Monintja
DR. dan R. Yusfiandayani. 2001. Pemanfaatan
Sumber Daya Pesisir
dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah
Pesisir Terpadu. Institut Pertanian
Bogor.
Bogor.
Pauly, D. 2009. Beyond duplicity and ignorance in global fisheries. Scienta Marina 73 (2). June 2009. p.215-224.
Purnomo, B.H.
2012. Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan
di Indonesia. Universitas Jember
Sulaiman, 2010. Tantangan Pengelolaan Perikanan Indonesia.
Kanun No. 52 Edisi Desember. Hal 516-542
Tajerin, Manadiyanto, dan Sastrawidjaja. 2010. Dinamika
Keterkaitan Sektor Kelautan dan Perikanan
dalam Perekonomian Indonesia, 1995-2005: Pendekatan Rasmussen’s Dual Criterion. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosek
Kelautan dan Perikanan. 5 (1):
97 – 112.
Komentar
Posting Komentar