Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Pemerintah melalui Ditjen Perikanan
Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program
pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, yaitu berupa; Pengelolaan sumber daya
ikan; Pembinaan dan
pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan; Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan
Perikanan; Pengembangan
usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil; Pelayanan usaha
perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, serta dukungan
manajemen.
Upaya pembinaan dan pengembangan kapal
perikanan serta alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, antara lain
dilakukan dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan rancang bangun dan kelayakan kapal perikanan;
standardisasi dan sertifikasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak
kapal perikanan; pembangunan kapal penangkap ikan > 30 GT dan 10-30 GT;
pemberian bantuan sarana penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan
sarana penanganan ikan di atas kapal, serta; dukungan perekayasaan teknologi
kapal perikanan dan alat penangkap ikan.
Sementara program pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan
pelabuhan perikanan dilakukan melalui: pengembangan pusat informasi pelabuhan
perikanan (PIPP); pelayanan kesyahbandaran dan sertifikasi hasil tangkapan ikan
(SHTI) di Pelabuhan Perikanan; peningkatkan pelayanan di pelabuhan perikanan
untuk penyediaan BBM, es, dan air bersih; memberikan pelayanan prima kepada
para pelaku usaha di pelabuhan, serta inisiasi pengembangan pelabuhan perikanan
yang berwawasan lingkungan.
Sedangkan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan
nelayan kecil dilakukan melalui: peningkatan akses permodalan; pengembangan
usaha mina perdesaan (PUMP), pengembangan diversifikasi usaha nelayan, pengembangan
kelembagaan usaha perikanan tangkap, peningkatan perlindungan nelayan dan
keselamatan kerja nelayan; pengembangan kemitraan usaha; pengembangan kartu
nelayan; pengembangan kawasan minapolitan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan
nelayan lainnya.
Pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun terakhir menunjukkan
kinerja yang menggembirakan, dimana produksi perikanan tangkap tumbuh
rata-rata 3,8% per tahun. Nilai tukar nelayan (NTN) juga terus megalami
peningkatan. Selama lima tahun terakhir NTN telah berada di atas angka 100 dan
terus menunjukkan kecenderunggan menaik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kesejahteraan nelayan sudah semakin baik.
Dari segi infrastruktur, saat ini telah tersedia 816 unit pelabuhan
perikanan, terdiri dari 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, 792 Pelabuhan
Perikanan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), dan 2 Pelabuhan Perikanan swasta.
Pelabuhan-pelabuhan tersebut terus ditingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi
infrastruktur maupun sistem dan manajemenya untuk dapat menunjang dan
meningkatkan kegiatan ekonomi serta bisnis di bidang perikanan tangkap.
Untuk pengembangan sarana perikanan tangkap, pemerintah telah
mengalokasikan bantuan 1.000 unit kapal perikanan >30 GT yang disalurkan
kepada Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap. Selain itu, telah dialokasikan
pula bantuan kapal perikanan berukuran 10-30 GT, alat bantu penangkapan
ikan serta sarana penanganan ikan di atas kapal ke berbagai kabupaten/kota.
Sedangkan dalam upaya pemberdayaan nelayan, pemerintah telah meningkatkan
akses permodalan usaha melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP)
Perikanan Tangkap. Selain itu juga terus dilakukan fasilitasi dan peningkatan
akses permodalan melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),
serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).
Peningkatan akses permodalan tersebut kemudian diperkuat dengan
memberikan jaminan kepastian kepemilikan aset, khususnya tanah dan kapal.
Terkait hal ini, telah dikembangkan kegiatan sertifikasi tanah nelayan
bekerjasama dengan BPN.
Selanjutnya juga telah dilakukan pengembangan asuransi jaminan
sosial tenaga kerja bagi nelayan untuk memberikan kepastian perlindungan
keselamatan dan jaminan sosial bagi nelayan yang ruang lingkup pekerjaannya
memiliki risiko cukup tinggi.
Untuk mengurangi kemiskinan nelayan di sentra-sentra perikanan,
pemerintah juga telah menjalankan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN),
seperti: pembuatan rumah sangat murah, pengembangan pekerjaan alternatif dan
tambahan bagi keluarga nelayan, fasilitasi akses pendidikan dan kesehatan, dan
sebagainya.
Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan usaha
penangkapan ikan agar semakin prima adalah; pengembangan Data Sharing System
(DSS), pelayanan perizinan on-line, perbantuan perizinan pusat di daerah, dan
lain-lain.
Pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan
membutuhkan dukungan dari segenap stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku
usaha, akademisi maupun masyarakat luas. Selain itu pembangunan perikanan
tangkap juga membutuhkan kepekaan dan kepedulian secara bijak untuk bisa
berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
Sumber:
Bailey C. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Penyunting: D. C. Korten dan
Syahrir. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Boer M, dan KA Azis. 1995. Prinsip-Prinsip Dasar
Pengelolaan Sumber
Daya
Perikanan Melalui Pendekatan
Bio-Ekonomi.
Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan
Perikanan Indonesia. Institut
Pertanian Bogor. Bogor.
Charles AT. 2001. Sustainable Fishery System. Blackwell Science Ltd.
Oxford.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2010. Pedoman Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Perikanan Budidaya (Minapolitan). Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Fatchiya, Anna. 2010. Tingkat Kapasitas Pembudidaya
Ikan
dalam Mengelola Usaha Akuakultur secara Berkelanjutan. Jurnal Penyuluhan Vol. 6 No.1
Monintja
DR. dan R. Yusfiandayani. 2001. Pemanfaatan
Sumber Daya Pesisir
dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah
Pesisir Terpadu. Institut Pertanian
Bogor.
Bogor.
Pauly, D. 2009. Beyond duplicity and ignorance in global fisheries. Scienta Marina 73 (2). June 2009. p.215-224.
Purnomo, B.H.
2012. Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan
di Indonesia. Universitas Jember
Sulaiman, 2010. Tantangan Pengelolaan Perikanan Indonesia.
Kanun No. 52 Edisi Desember. Hal 516-542
Tajerin, Manadiyanto, dan Sastrawidjaja. 2010. Dinamika
Keterkaitan Sektor Kelautan dan Perikanan
dalam Perekonomian Indonesia, 1995-2005: Pendekatan Rasmussen’s Dual Criterion. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosek
Kelautan dan Perikanan. 5 (1):
97 – 112.
Komentar
Posting Komentar