Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

 Pemerintah melalui Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, yaitu berupa; Pengelolaan sumber daya ikan; Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan; Pembangunan,  pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil;  Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, serta dukungan manajemen.
Upaya pembinaan dan pengembangan kapal perikanan serta alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, antara lain dilakukan dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan rancang bangun dan kelayakan kapal perikanan; standardisasi dan sertifikasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan; pembangunan kapal penangkap ikan > 30 GT dan 10-30 GT; pemberian bantuan sarana penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal, serta; dukungan perekayasaan teknologi kapal perikanan dan alat penangkap ikan.
Sementara program pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan dilakukan melalui: pengembangan pusat informasi pelabuhan perikanan (PIPP); pelayanan kesyahbandaran dan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan; peningkatkan pelayanan di pelabuhan perikanan untuk penyediaan BBM, es, dan air bersih; memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha di pelabuhan, serta inisiasi pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.
Sedangkan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui: peningkatan akses permodalan; pengembangan usaha mina perdesaan (PUMP), pengembangan diversifikasi usaha nelayan, pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, peningkatan perlindungan nelayan dan keselamatan kerja nelayan; pengembangan kemitraan usaha; pengembangan kartu nelayan; pengembangan kawasan minapolitan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan nelayan lainnya.
Pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menggembirakan, dimana produksi perikanan tangkap tumbuh rata-rata 3,8% per tahun. Nilai tukar nelayan (NTN) juga terus megalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir NTN telah berada di atas angka 100 dan terus menunjukkan kecenderunggan menaik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan sudah semakin baik.
Dari segi infrastruktur, saat ini telah tersedia 816 unit pelabuhan perikanan, terdiri dari 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, 792 Pelabuhan Perikanan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), dan 2 Pelabuhan Perikanan swasta. Pelabuhan-pelabuhan tersebut terus ditingkatkan kapasitasnya, baik dari sisi infrastruktur maupun sistem dan manajemenya untuk dapat menunjang dan meningkatkan kegiatan ekonomi serta bisnis di bidang perikanan tangkap.
Untuk pengembangan sarana perikanan tangkap, pemerintah telah mengalokasikan bantuan 1.000 unit kapal perikanan >30 GT yang disalurkan kepada Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap. Selain itu, telah dialokasikan pula bantuan kapal  perikanan berukuran 10-30 GT, alat bantu penangkapan ikan serta sarana penanganan ikan di atas kapal ke berbagai kabupaten/kota.
Sedangkan dalam upaya pemberdayaan nelayan, pemerintah telah meningkatkan akses permodalan usaha melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap. Selain itu juga terus dilakukan fasilitasi dan peningkatan akses permodalan melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).
Peningkatan akses permodalan tersebut kemudian diperkuat dengan memberikan jaminan kepastian kepemilikan aset, khususnya tanah dan kapal. Terkait hal ini, telah dikembangkan kegiatan sertifikasi tanah nelayan bekerjasama dengan BPN.
Selanjutnya juga telah dilakukan pengembangan asuransi jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan untuk memberikan kepastian perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi nelayan yang ruang lingkup pekerjaannya memiliki risiko cukup tinggi.
Untuk mengurangi kemiskinan nelayan di sentra-sentra perikanan, pemerintah juga telah menjalankan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), seperti: pembuatan rumah sangat murah, pengembangan pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, fasilitasi akses pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya.
Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan usaha penangkapan ikan agar semakin prima adalah; pengembangan Data Sharing System (DSS), pelayanan perizinan on-line, perbantuan perizinan pusat di daerah, dan lain-lain.
Pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari segenap stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat luas. Selain itu pembangunan perikanan tangkap juga membutuhkan kepekaan dan kepedulian secara bijak untuk bisa berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat




 Sumber:
Bailey C. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Penyunting: D. C. Korten dan Syahrir. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Boer M, dan KA Azis. 1995. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Melalui Pendekatan Bio-Ekonomi. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Charles AT. 2001. Sustainable Fishery System. Blackwell Science Ltd. Oxford.
Direktorat  Jenderal Perikanan  Budidaya. 2010. Pedoman  Perencanaan  Pengembangan  Kawasan Perikanan Budidaya (Minapolitan). Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Fatchiya, Anna. 2010. Tingkat Kapasitas Pembudidaya Ikan dalam Mengelola Usaha Akuakultur secara Berkelanjutan. Jurnal Penyuluhan Vol. 6 No.1
Monintja DR. dan R. Yusfiandayani. 2001. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Pauly,  D.  2009.  Beyond  duplicity  and ignorance  in  global  fisheries.  Scienta Marina 73 (2). June 2009. p.215-224.
Purnomo, B.H. 2012. Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia. Universitas Jember
Sulaiman, 2010. Tantangan Pengelolaan Perikanan Indonesia. Kanun No. 52 Edisi Desember. Hal 516-542
Tajerin, Manadiyanto, dan Sastrawidjaja. 2010. Dinamika Keterkaitan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian Indonesia, 1995-2005: Pendekatan Rasmussens Dual Criterion. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosek Kelautan dan Perikanan. 5 (1): 97 – 112.
 

Komentar